Kaganga.com PALEMBANG – Penanganan kemiskinan dan stunting menjadi isu utama yang disoroti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam arah kebijakan pembangunan ke depan. Hal ini ditegaskan Gubernur Sumatera Selatan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di hadapan DPRD Sumsel.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Palembang, Senin (30/03/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyoroti sejumlah tantangan pembangunan daerah yang masih harus ditangani secara serius, di antaranya penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan investasi di berbagai wilayah.

Menurutnya, tantangan tersebut membutuhkan langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan sejumlah program prioritas, seperti pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat, program berobat gratis Berkat, gerakan Sumsel Mandiri Pangan, serta penciptaan 100.000 wirausaha muda baru.

Selain itu, Gubernur juga memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendapatan daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp11,12 triliun dengan realisasi mencapai Rp10,06 triliun atau sekitar 90,43 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau 86,86 persen.

Usai penyampaian LKPJ tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas laporan secara mendalam serta memberikan rekomendasi strategis guna mendukung arah pembangunan daerah ke depan.