Kaganga.com - Pendidikan merupakan hak segala bangsa. Dalam pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 2 menjelaskan setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar menjadi kunci utama untuk membentuk karakter anak bangsa. Secara formal Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jenjang, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program wajib belajar ini sudah di rancangkan oleh Pemerintah untuk menuntaskan masalah-masalah Pendidikan, meratakan mutu Pendidikan serta pengurangan angka putus sekolah. Menurut BPS tingkat partisipasi sekolah dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami kenaikan untuk kategori yang belum pernah merasakan Pendidikan untuk rentang umur 7-12 tahun. Sehingga bisa dikatakan bahwa masih banyak nya anak-anak bangsa yang belum mengenyam Pendidikan bahkan di tingkat Sekolah Dasar. Hal tersebut didasari oleh faktor ekonomi yang kurang stabil. Maka dari itu pemerintah berlomba lomba membuat harapanharapan baru di dunia Pendidikan.

Di tengah ramainya Pendidikan formal yang sering kali terlalu tersentralisasi dan tidak merata, Kementrian Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meluncurkan sekolah rakyat. SekolahRakyat tumbuh dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat bukan dari kebijakan pemerintah pusat dan menjadi bentuk nyata dari partisipasi publik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dalam bentuk boarding school. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK” kata Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam wawancaranya dengan media Kompas TV live.

Sekolah Rakyat ini akan dibuat dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Sekolah Rakyat pun sebenarnya sudah dicetuskan dari lama. Tidak hanya baru baru ini dan juga buka baru tahun ini pelaksanaanya akan diimplementasikan. Pada tahun-tahun sebelumnya sekolah rakyat pernah dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian seiring berjalannya waktu di teruskan oleh pihak-pihak lainya. Selain itu, sekolah rakyat ini pernah juga didirikan oleh komunitas, aktivis pendidikan, atau lembaga sosial yang peduli terhadap anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Anak-anak jalanan, buruh anak, anak dari keluarga miskin atau wilayah terpencil—mereka yang selama ini terabaikan—mendapat ruang belajar yang ramah, inklusif, dan manusiawi.

Sekolah rakyat luncuran Mensos ini akan dilaksanakan berbagai daerah, beberapa daerah merasa mampu dan siap untuk meluncurkan Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru. Rencana nya, sekolah ini di skema kan seperti Boarding School, sehingga beberapa daerah menyiapkan lahan sampai menggunakan bangunan existing. Kemudian apakah nantinya sekolah rakyat ini dapat bertahan? Dalam pengimplementasian Sekolah Rakyat ini, Pemerintah tidak dapat menjalankannya sendirian. Adanya dua atau lebih Stakeholder yang berkolaborasi serta terlibat dalam membantu pengembangannya menjadikan Sekolah Rakyat ini menjadi maksimal pengimplementasiannya. Konsep kolaborasi sendiri menekankan pada sebuah prinsip-prinsip kepercayaan, adanya komitmen, serta rasa kepemilikan satu sama lain. Kolaborasi Stakeholder adalah sebuah kolaborasi aktor beserta pemangku kepentingan untuk mencapai tujuannya ataupun berhubungan kerjasama untuk sebuah kepentingan. Dalam Stakeholder Collaboration adanya sebuah pertukaran informasi antara stakeholder satu dengan yang lainnya, sehingga masingmasing nya bisa menganalisis apa yang menjadi kelemahan yang perlu ditingkatkan di masingmasing stakeholder.

Pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama atas regulasi yang dibuat, sehingga segala bentuk kebijakan tetap melalui Pemerintah sebagai penanggung jawab utamanya. Sekolah Rakyat dibentuk bukan karena untuk menyaingi sekolah formal namun untuk menjadi sebuah jembatan bagi anak-anak bangsa yang kurang mampu merasakan Pendidikan formal. Meskipun Pemerintah sudah melibatkan beberapa guru, pihak-pihak swasta, akademi serta media juga perlu menjadi kolaborator dalam mengisi materi-materi dan pembinaan di Sekolah Rakyat. Ketika beberapa Stakeholder terkait dapat berkolaborasi dengan maksimal niscaya Sekolah Rakyat ini bisa mencapai tujuanya dan menjadi kunci sistem Pendidikan jadi adil dan merata untuk semua kalangan.Bisa disimpulkan, Sekolah Rakyat ini tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah berperan sebagai Regulator mengenai kebijakan-kebijakan terkait. Adanya beberapa peranan lain dari Stakeholder semakin memperkuat tujuan sasaran mengapa Sekolah Rakyat ini dibentuk.

Peranan tambahan dari pihak swasta/komunitas/Lembaga sosial Pendidikan lainya sebagai fasilitator akan menambah pemahaman ilmu-ilmu baru dan memberi pendidikan karakter untuk jembatan Pendidikan kedepanya. Selain itu peranan Akademisi sebagai upaya untuk memberi pengenalan kepada siswa, bagaimana Pendidikan lebih lanjut tetap bisa mereka upayakan, karena banyak bantuan-bantuan Pemerintah untuk siswa tetap merasakan sekolah lanjutan. Tidak lupa juga media memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita-berita mengenai Pendidikan yang nantinya bisa dibaca oleh siswa-siswa sekolah rakyat sehingga membuat mental mereka untuk tetap mengenyam Pendidikan lebih jauh. Terlepas dari itu, Masyarakat tetap menjadi peran utama dalam pengimplementasian Sekolah Rakyat ini, karena mereka lah yang akan di fasilitasi dan diberikan layanan Pendidikan yang sangat layak sehingga kehidupan bangsa tetap bisa tercerdaskan.

Nama : Ekky purnama S.AP

Jabatan: Government Consultant SMART ID