2 Feb 2025 22:45

Tim Kuasa Hukum PT Gorby Putra Utama : Tuduhan Perusakan Lingkungan, Itu Semua Fitnah!

Tim Kuasa Hukum PT Gorby Putra Utama : Tuduhan Perusakan Lingkungan, Itu Semua Fitnah!

Kaganga.com Palembang -- Tim kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU) menegaskan, bahwa tuduhan perusakan lingkungan yang dilayangkan oleh sekelompok aktivis lingkungan terhadap klien mereka adalah tuduhan tidak berdasar dan cenderung tendensius.

Tim kuasa hukum PT GPU juga menilai tudingan yang disampaikan oleh sekelomlok orang mengatasnamakan aktivis lingkungan, yang menuntut pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT GPU di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, sebagai tindakan provokatif yang tidak dilandasi bukti konkret.

"PT GPU adalah perusahaan yang beroperasi sesuai regulasi dan memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah melalui proses yang ketat. Tuduhan bahwa PT GPU melakukan perusakan lingkungan atau aktivitas ilegal adalah murni spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Sofhuan Yusfiansyah, SH., MH melalui Prasetya Sanjaya, SH dalam keterangan resminya, Sabtu (01/02/2025).

Tuduhan Pendangkalan Sungai dan Perusakan Alam Tidak Terbukti

Menanggapi tuduhan bahwa aktivitas pertambangan PT GPU menyebabkan pendangkalan sungai dan kerusakan ekosistem, tim kuasa hukum membantah keras klaim tersebut.

Tim kuasa hukum menegaskan, bahwa PT GPU telah menjalankan seluruh prosedur mitigasi lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah, termasuk penerapan sistem pengendalian limbah dan sedimentasi dan perlu disampaikan bahwa, kerusakan sungai yang dituduhkan oleh mereka terhadap kliennya yaitu sungai segendang, sungai bukit dan sungai seluang, itu tidak ada di dalam wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) kliennya.

"Seluruh operasional PT GPU diawasi langsung oleh instansi terkait dan telah memenuhi persyaratan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika ada tuduhan mengenai pendangkalan sungai atau kerusakan alam, seharusnya dibuktikan dengan data ilmiah yang valid, bukan hanya opini liar yang dimainkan di jalanan," ujar Sandy Kurniawan, SH.

Sandy juga menambahkan, bahwa PT GPU secara berkala melaksanakan program reklamasi pasca tambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

"Kami memiliki program pemulihan lingkungan yang terus berjalan. Setiap tahapan operasional tambang selalu diawasi dan dipantau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," tambahnya.

Bantah Tuduhan Suap dan Konspirasi dalam Penerbitan IUP

Selain isu lingkungan, tim kuasa hukum juga membantah tuduhan bahwa PT GPU memperoleh izin usaha melalui praktik suap atau konspirasi dengan pihak tertentu. Menurut Khoirul, SH, penerbitan IUP di Muratara telah melalui prosedur resmi dan kajian teknis yang ketat oleh instansi berwenang.

"Kami ingin menegaskan bahwa seluruh proses perizinan PT GPU dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jika ada pihak yang menuding adanya konspirasi atau suap, kami tantang mereka untuk membuktikannya dengan fakta, bukan hanya asumsi dan fitnah," kata Khoirul.

Peringatan terhadap Upaya Tekanan Melalui Demonstrasi

Tim kuasa hukum juga menyesalkan adanya upaya untuk menekan KLHK agar mencabut IUP PT GPU melalui aksi demonstrasi.

Menurut Prasetya sanjaya, pencabutan izin usaha tidak bisa dilakukan hanya karena desakan kelompok tertentu yang membangun opini tanpa dasar hukum yang kuat.

"Perizinan usaha pertambangan tidak bisa dicabut, hanya karena tekanan demonstrasi. Ada mekanisme hukum yang harus ditempuh. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas PT GPU, silakan ajukan gugatan resmi melalui jalur hukum yang benar," tegas Prasetya Sanjaya.

Lebih lanjut, Prasetya menegaskan, bahwa PT GPU tidak akan tinggal diam terhadap upaya pencemaran nama baik perusahaan. Jika tuduhan terhadap PT GPU terus disebarkan tanpa dasar hukum yang jelas, pihaknya siap mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, 

"Kami tidak akan membiarkan perusahaan kami terus menjadi sasaran kampanye hitam. Jika tuduhan ini terus dilayangkan tanpa bukti konkret, kami akan mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan informasi palsu, dan melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami," ujar Prasetya.

PT GPU Tetap Beroperasi Sesuai Hukum

Menutup pernyataannya, tim kuasa hukum menegaskan bahwa PT GPU akan terus menjalankan operasionalnya sesuai regulasi dan akan terus berkoordinasi dengan KLHK serta instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Mereka juga menegaskan, bahwa perusahaan tidak akan tunduk pada tekanan dari kelompok-kelompok yang mencoba menghambat investasi legal di Indonesia.

"PT GPU adalah perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Kami akan terus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak akan berhenti hanya karena ada pihak-pihak yang ingin menggiring opini publik dengan cara yang tidak bertanggung jawab," pungkas Prasetya. (Ondi)

Penulis : Wahid Aryanto
Editor : Elly

Tag : OKI PT Gorby Putra Utama

Komentar