Kaganga.com PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih tinggi di tahun 2025. Hingga Oktober ini, tercatat sudah 220 kejadian karhutla melanda berbagai wilayah di Sumsel.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana, mengungkapkan bahwa angka tersebut menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

“Karhutla masih menjadi bencana paling dominan di Sumsel tahun ini. Oleh sebab itu, kami menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah serta koordinasi antarinstansi agar langkah penanganan lebih terarah,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Sebagai langkah strategis, BPBD Sumsel menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana yang diikuti BPBD dari seluruh kabupaten dan kota. Forum tersebut diharapkan mampu menyatukan visi serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana yang semakin kompleks.

Iqbal menjelaskan, Rakortek ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperjelas pembagian peran setiap instansi di lapangan. “Kita harus tahu siapa berbuat apa dan kapan. Dengan begitu, tidak ada lagi tumpang tindih atau keterlambatan tindakan saat karhutla terjadi,” katanya.

Selain aspek koordinasi, BPBD juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah sebagai salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla. Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat mengalokasikan dana cadangan bencana agar proses pencegahan dan penanggulangan bisa berjalan lebih cepat.

“Kesiapan anggaran sangat krusial. Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita baru sibuk mencari sumber dana. Pencegahan harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa upaya mengatasi karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif dari dunia usaha dan masyarakat agar pengendalian karhutla dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Bencana tidak bisa dihadapi sendiri. Semua pihak harus bersinergi, karena keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kesadaran bersama,” pungkasnya.