Kaganga.com PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan karbon nasional. Potensi tersebut mencuat seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah lembaga strategis yang terus mendorong pemanfaatan kredit karbon di daerah.

Dorongan itu diwujudkan melalui agenda sosialisasi dan penguatan literasi mengenai mekanisme bursa karbon, yang digelar OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX Carbon, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kegiatan ini menyasar masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga pemerintah daerah.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman terkait potensi dan mekanisme perdagangan karbon. Karena ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga menyangkut peluang ekonomi,” ujar Aditya Jaya Antara, perwakilan OJK Pusat, Kamis (25/9/2025).

Menurut Aditya, Sumsel memiliki sumber daya besar untuk menghasilkan kredit karbon, terutama dari sektor limbah produksi, pertanian, dan perkebunan. Jika dikelola dengan tepat, seluruh potensi ini dapat dikonversi menjadi unit karbon yang dapat diperdagangkan di bursa resmi.

Ia menegaskan, penguatan literasi di daerah merupakan langkah strategis agar masyarakat maupun pemerintah dapat memahami peluang yang ditawarkan sektor ini. “Sumsel bisa jadi model nasional dalam pengembangan bursa karbon berbasis masyarakat. Wilayah prioritas lain juga ada di Lampung dan Jambi,” katanya.

Sejalan dengan itu, OJK dan KLHK telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama. “Kami optimistis, bursa karbon akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” imbuh Aditya.

Dukungan juga datang dari Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang menyebutkan sejak bursa karbon resmi diluncurkan pada 26 September 2023, tercatat delapan proyek dengan total volume perdagangan 1,6 juta ton CO? ekuivalen senilai Rp80 miliar. “Supply karbon saat ini sudah mencapai 3 juta ton CO? ekuivalen dan berpotensi terus bertambah, terutama dari Sumsel,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, Wahyu, menambahkan bahwa masyarakat harus menjadi aktor utama dalam mekanisme ini. Melalui perhutanan sosial, koperasi, BUMDes, dan BUMD, keuntungan dari perdagangan karbon akan langsung diterima masyarakat. “Ini juga akan membuka peluang lapangan kerja hijau (green jobs) di masa depan,” pungkasnya.