Kaganga.com JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Aula Plaza Kuningan Menara Selatan, Jakarta Selatan.

Rapat koordinasi nasional tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus menandai pemanfaatan gedung baru KLH/BPLH di kawasan Plaza Kuningan sebagai pusat koordinasi kebijakan lingkungan hidup nasional.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah-langkah antisipasi dini untuk menekan risiko karhutla, khususnya di wilayah-wilayah rawan kebakaran. Sejumlah provinsi, termasuk Sumatera Selatan, menargetkan penetapan status siaga darurat sebelum akhir April 2026 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian karhutla melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya di daerah.

“Kami di Sumatera Selatan terus meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” ujar Cik Ujang.

Ia juga menekankan pentingnya penetapan status siaga darurat lebih awal sebagai langkah preventif guna meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Selain itu, rapat koordinasi tersebut turut menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi melalui pembentukan desk penanganan karhutla yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Melalui forum koordinasi nasional ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan upaya pencegahan karhutla berjalan secara optimal demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak bencana kebakaran hutan dan lahan.