Kaganga.com,OKI - Aktivitas perekrutan yang dilakukan oleh salah satu sayap partai politik ke lingkungan kampus dan sekolah tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, memicu keprihatinan serius. Modus perekrutan dilakukan secara terselubung, menyasar mahasiswa baru yang masih polos melalui aplikasi WhatsApp, disertai tawaran kegiatan "rekreatif" seperti pelatihan di hotel dan jalan-jalan, yang difasilitasi dan dibiayai oleh partai. Meskipun demikian, mahasiswa yang ikut tidak diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, sehingga status dan arah pembinaan mereka tidak jelas.

Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) OKI, Rivaldy Setiawan, S.H., menyebut fenomena ini sebagai bentuk eksploitasi ketidaktahuan mahasiswa yang sangat merugikan dunia pendidikan dan melanggar prinsip netralitas kampus.

“Kampus bukan tempat rekrutmen politik terselubung. Apalagi menyasar mahasiswa yang belum siap secara mental dan intelektual. Mereka dijanjikan jalan-jalan, difasilitasi hotel, padahal di balik itu ada agenda politik praktis. Ini tidak etis dan merusak ekosistem pendidikan,” ujar Rivaldy, Rabu (24/7/2025).

Dilarang dalam Aturan Pendidikan Tinggi

Masuknya organisasi partai ke lingkungan kampus bertentangan dengan sejumlah aturan, antara lain:

Permendikbud No. 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemahasiswaan, yang menegaskan bahwa, organisasi ekstra kampus yang berafiliasi dengan partai politik tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di dalam kampus tanpa kerja sama resmi dan pengawasan ketat.

Pasal 28 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa, perguruan tinggi wajib menjamin kebebasan akademik dan otonomi kampus dari intervensi luar, termasuk politik praktis.

Surat Edaran Dirjen Dikti juga mengingatkan bahwa, kampus harus menjadi zona netral dari praktik partisan.

Dampak buruk bagi mahasiswa & dunia pendidikan menurut Rivaldy, pola perekrutan seperti ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif serius:

1. Manipulasi Psikologis – Mahasiswa mudah tergiur dengan iming-iming tanpa memahami implikasi politiknya.

2. Kerusakan Netralitas Akademik – Kampus, kehilangan fungsinya sebagai ruang bebas berpikir kritis.

3. Polarisasi mahasiswa – bisa memicu konflik horizontal antar kelompok mahasiswa dengan afiliasi berbeda.

4. Penurunan Integritas Akademik – Mahasiswa tidak lagi fokus pada pengembangan diri, tetapi lebih pada loyalitas politik.

“Kami mendesak seluruh pimpinan perguruan tinggi di OKI untuk menolak segala bentuk aktivitas politik praktis di lingkungan kampus. Bila dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi generasi muda,” tegas Rivaldy.

Lanjutnya, DPD PGK OKI berencana menyurati secara resmi pihak-pihak terkait, termasuk rektorat, Kesbangpol, dan instansi pendidikan, untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pengawasan ketat terhadap aktivitas politik terselubung di kampus.

“Politik boleh dipelajari, tapi bukan direkrut diam-diam. Biarkan mahasiswa memilih jalannya sendiri dengan kesadaran, bukan karena bujukan yang dibungkus fasilitas,” pungkas Rivaldy