Kaganga.com PALEMBANG – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih menunggu kepastian status kepegawaian mereka. Hingga saat ini, proses administrasi pengangkatan lebih dari 6.000 tenaga honorer berstatus paruh waktu masih terus berlangsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah fokus menuntaskan tahapan verifikasi dokumen sebelum proses pengangkatan dapat dilanjutkan ke penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP). Tahapan ini dinilai penting agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan administrasi kepegawaian.

“Saat ini kita sedang menunggu penyelesaian administrasi untuk tenaga dengan status paruh waktu. Jumlahnya lebih dari 6.000 orang yang masih dalam proses,” ujar Edward saat ditemui di Palembang, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pengangkatan tanpa memastikan kelengkapan berkas dan validitas data setiap calon pegawai. Semua berkas harus melalui pemeriksaan mendetail agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“Seluruh dokumen harus lengkap dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah semuanya memenuhi syarat, barulah bisa diusulkan untuk pengangkatan dan penerbitan NIP,” jelasnya.

Edward menegaskan, Pemprov Sumsel akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan di Sumsel.

“Proses ini sedang kita kawal bersama BKD dan BKN agar sesuai aturan dan tidak ada kendala administrasi. Kami memahami tenaga honorer menunggu kepastian, dan itu menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumsel telah melantik sebanyak 1.305 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap II. Mereka terdiri atas 139 tenaga guru, 27 tenaga kesehatan, dan 1.139 tenaga teknis yang kini resmi bertugas di berbagai instansi daerah.

Dengan pelantikan tersebut, total PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel kini mencapai 12.477 orang dari total 24.811 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus menjadi motivasi bagi tenaga honorer yang masih menunggu giliran.

Edward berharap seluruh proses administrasi pengangkatan tenaga honorer dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2025. Dengan demikian, ribuan pegawai paruh waktu yang telah lama berkontribusi bisa segera memperoleh kepastian status hukum dan kesejahteraan yang lebih layak.

“Kita semua berharap proses ini cepat selesai. Mereka sudah lama mengabdi, sudah selayaknya mendapatkan kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas,” tutupnya.