Kaganga.com PALEMBANG — Komitmen mempercepat perluasan akses layanan keuangan di Kota Palembang kembali diperkuat melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palembang Tahun 2025 yang digelar pada 2 Desember 2025 di Ruang Komunal Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah dan regulator untuk menegaskan arah kebijakan inklusi keuangan di tingkat kota.

Dalam agenda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang melakukan konsolidasi menyeluruh terhadap program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang telah berjalan sepanjang tahun. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan kembali diperkuat agar perluasan pemanfaatan produk keuangan formal dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Kepala Direktorat Pengawasan PEPK dan LMSt OJK Provinsi Sumsel, Tito Adji Siswantoro, menjelaskan bahwa Kota Palembang merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan paling progresif di sektor keuangan. Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi dalam TPAKD agar target inklusi keuangan nasional tidak sekadar angka, tetapi memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Dukungan yang sama juga disampaikan Pemerintah Kota Palembang. Melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan, M. Sadruddin Hadjar, Pemkot menegaskan komitmen terus memperkuat peran TPAKD sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Pemkot juga memastikan bahwa setiap warga harus memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, inklusif, serta mampu menunjang aktivitas ekonomi produktif.

Pada kesempatan itu, Manajer Madya Pengawasan PEPK OJK Provinsi Sumsel, Marissa Deviantara, memaparkan evaluasi program TPAKD Palembang selama 2025. Ia juga menyampaikan arah kebijakan tahun 2026, termasuk langkah-langkah lanjutan untuk memperbaiki efektivitas program yang berkaitan langsung dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tingkat kota.

Setelah pemaparan, forum dilanjutkan dengan diskusi bersama perangkat daerah Kota Palembang dan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam TPAKD. Sesi ini membahas tantangan implementasi program, potensi inovasi, serta penyelarasan rencana kerja tahun 2026 agar lebih tepat sasaran.

Rakor ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyesuaikan target dan strategi TPAKD dengan arah kebijakan nasional. Program tahun 2026 dipastikan akan sejalan dengan RPJMN 2025–2029, target nasional literasi dan inklusi keuangan, serta Roadmap TPAKD 2026–2030 yang telah ditetapkan OJK.

Di akhir kegiatan, OJK menekankan bahwa keberhasilan perluasan akses keuangan di Palembang sangat bergantung pada konsistensi sinergi lintas sektor. Melalui koordinasi yang kuat, OJK berharap program TPAKD dapat memberikan dampak yang lebih terasa bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.