Kaganga.com OKI -- Menindaklanjuti surat permohonan berbentuk petisi yang dilayangkan oleh awak media kepada Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) terkait evaluasi terhadap Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Adiyanto. Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki S.E., M.Si., akhirnya menerima langsung perwakilan awak media dalam rapat audiensi di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).

Pertemuan ini turut dihadiri Plt. Kadiskominfo OKI, Adi Yanto, beserta sejumlah perwakilan media lokal seperti Wahid Aryanto, Muhammad Ludfi, Gani Wijaya, Febri Saleh, Muchtar, dan Agus Toni.

Mewakili rekan-rekan media, Muhammad Ludfi menyampaikan apresiasi atas kesediaan Bupati OKI menerima aspirasi secara langsung. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Plt Kadiskominfo serta perbaikan sistem kemitraan yang lebih adil.

“Terima kasih Pak Bupati sudah menyambut kami. Petisi yang kami sampaikan berisi permintaan evaluasi dan pembenahan kerjasama media, agar tidak ada diskriminasi,” kata Ludfi.

Senada, Gani Wijaya menyoroti perlunya transparansi pengelolaan anggaran di Diskominfo OKI. Menurutnya, sistem pengelolaan saat ini belum optimal, terutama dalam pemerataan alokasi dana untuk media lokal.

"Saat ini kami memahami anggaran Diskominfo terus menurun, namun setidaknya keterbukaan penggunaan anggaran publikasi harus jelas,” ujarnya.

Gani mencontohkan, adanya ketimpangan besar antara belanja media nasional dan lokal, di mana media nasional kerap mendapat porsi lebih besar meski tidak memiliki wartawan di wilayah OKI.

“Bahkan ada media nasional yang tak punya perwakilan sama sekali di daerah, tapi tetap dapat anggaran besar. Sementara media lokal yang aktif meliput justru sering terpinggirkan,” ungkapnya.

Ia berharap pada 2026 mendatang, kebijakan anggaran publikasi bisa memberikan nilai setara bagi seluruh media yang aktif di OKI. Hal ini dinilai penting untuk menjaga semangat pemberitaan positif daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Muchendi mengakui bahwa anggaran Diskominfo saat ini hanya bersumber dari APBD, tanpa dukungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski begitu, ia berkomitmen untuk melakukan perbaikan.

“Terkait anggaran, kita tahu hanya ada APBD. Namun, saya akan upayakan peningkatan dukungan, dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tegas Bupati.

Ia juga memerintahkan Plt. Kadiskominfo untuk segera menata ulang dan melakukan verifikasi media yang bekerjasama, memastikan setiap media memiliki perwakilan resmi di OKI.

“Media lokal akan diberdayakan. Jika ada media yang tak punya wartawan di lapangan, segera evaluasi. Sementara untuk evaluasi Kadiskominfo, seluruh OPD akan dievaluasi kinerjanya setiap tiga bulan,” instruksi Bupati kepada Plt Kadiskominfo.

Menanggapi hal tersebut, Adi Yanto menyampaikan, bahwa pihaknya tengah merevisi aturan belanja publikasi. Perubahan ini akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) terbaru.

“Dalam Perbup, wartawan wajib berdomisili di OKI dan hanya boleh memegang satu media. Aturan ini memiliki kekuatan hukum, tidak sekadar surat edaran,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi titik awal pembenahan hubungan kemitraan antara Pemkab OKI dan media lokal. Selain itu, pertemuan ini memperkuat komitmen transparansi, pemerataan, dan pemberdayaan media di Bumi Bende Seguguk.