Kaganga.com PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan komitmennya untuk mengubah nasib 15 para pekerja migran yang sempat terjebak di Kamboja dengan menantang mereka membangun usaha sendiri di daerah. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak lagi tergiur iming-iming pekerjaan bergaji besar melalui jalur ilegal.

Pernyataan tegas itu disampaikan Deru saat menyambut kepulangan 14 dari 15 pekerja migran asal Palembang yang sebelumnya viral meminta pertolongan dari luar negeri. Sedangkan satu orang telah terlebih-lebih dahulu sampai ke tanah Air dengan ongkos Pribadi.

Rombongan tersebut akhirnya tiba dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II pada Senin (30/3/2026) siang sekitar pukul 12.55 WIB.

Setibanya di bandara, para pekerja migran yang seluruhnya laki-laki itu langsung diarahkan menuju bus jemputan khusus untuk menjalani proses administrasi serta agenda pertemuan dengan keluarga. Selanjutnya, mereka dibawa ke Kantor Gubernur Sumsel untuk proses serah terima dan pendataan lanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Deru menegaskan pemerintah provinsi tidak hanya memulangkan para pekerja, tetapi juga akan memberikan bantuan nyata berupa modal usaha dan pelatihan keterampilan. Ia ingin mereka bangkit secara ekonomi dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya.

“Maka saya tantang 15 orang ini harus bikin usaha, nanti akan diberikan bantuan modal,” tegas Deru di hadapan para pekerja migran dan keluarganya, Bertempat di Graha Bina Praja, Kantor Pemprov Sumsel. Senin (30/3/2026).

Menurut Deru, Sumatera Selatan bukan kekurangan peluang kerja. Ia menilai potensi sumber daya di daerah masih sangat besar, baik dari sisi lahan maupun pasar, sehingga masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan ke luar negeri dengan cara yang berisiko.

Ia juga mengaku khawatir terhadap dampak serius yang dapat menimpa pekerja ilegal, mulai dari eksploitasi hingga kemungkinan menjadi korban kejahatan berat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan penyisiran dan pencegahan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja nonprosedural.

Selain itu, Deru mengungkapkan proses pemulangan pekerja migran bermasalah membutuhkan waktu lama karena harus melalui tahapan administrasi yang kompleks. Ia menambahkan, penanganan kasus seperti ini juga kerap terkendala keterbatasan anggaran di perwakilan Indonesia di luar negeri, sehingga perlu kerja sama semua pihak untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.