Kaganga.com OKI — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk kewajiban konstitusional kepala daerah, sekaligus evaluasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKI, Senin, (30/3).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko dan dihadiri oleh Forkopimda serta anggota DPRD OKI.

Saat memimpin sidang Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, mengatakan, LKPJ ini bukan sekadar kewajiban konstitusional yang harus gugur setiap tahun, melainkan alat ukur apakah APBD senilai triliunan rupiah benar-benar mengubah wajah kemiskinan di Bumi Bende Seguguk.

"Mari kita dengarkan secara seksama, karena laporan ini merupakan "rapor" pemerintah darah dalam satu tahun," ujarnya.

Sementara dalam sambutannya Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, mengatakan, LKPJ merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas pembangunan ke depan,” ujarnya.

Kinerja Ekonomi dan Sosial Meningkat

Secara umum, capaian pembangunan Kabupaten OKI pada 2025 menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 5,23 triliun.

Sejumlah indikator makro juga mengalami perbaikan, diantaranya, tingkat kemiskinan menurun menjadi 105,26, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,12 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,20.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, capaian juga menunjukkan perkembangan, tercermin dari meningkatnya angka partisipasi sekolah serta umur harapan hidup yang mencapai 74,47 tahun.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Muchendi.

Realisasi APBD 2025

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten OKI ditargetkan sebesar Rp 3,12 triliun dengan realisasi Rp 2,68 triliun atau 86,02 persen.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp 3,16 triliun dan terealisasi Rp 2,59 triliun atau 82,17 persen.

Pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar 60,31 persen.

Tantangan Kemandirian Fiskal

Muchendi mengakui masih adanya tantangan dalam kemandirian fiskal daerah, terutama tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.

“Ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas dan memperkuat kemandirian keuangan daerah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten OKI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan visi pembangunan daerah “Maju Bersama” menuju 2029.

“Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis OKI mampu tumbuh lebih maju dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Muchendi.