Kaganga.com,Palembang - Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mendukung pelaku usaha mikro, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan pendanaan sebesar Rp3 miliar bagi koperasi yang terbentuk di setiap desa dan kelurahan. Program ini dikemas dalam bentuk Koperasi Merah Putih yang diharapkan menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi kerakyatan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan hal ini saat meninjau langsung proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa (27/5/2025).

“Plafon pinjaman yang disiapkan untuk satu koperasi mencapai Rp3 miliar. Tapi penyalurannya bukan cuma-cuma, koperasinya harus terbentuk dan usaha para anggotanya harus jelas,” tegas Zulkifli Hasan.

Ia menekankan bahwa koperasi yang ingin mendapatkan dana tersebut harus terlebih dahulu dibentuk secara resmi dan memiliki rencana usaha yang konkret. Dana itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh anggota koperasi yang ingin mengembangkan usaha di berbagai sektor produktif.

Beberapa sektor yang menjadi sasaran antara lain agen pupuk, pangkalan LPG, warung sembako, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kerja sama logistik dengan Bulog atau PT Pos untuk penyaluran bantuan sosial. “Yang penting usahanya ada dan jelas, nanti koperasi yang akan menyediakan plafon pinjamannya,” jelasnya.

Mengenai bunga pinjaman, Zulhas menyebutkan bahwa skema yang ditawarkan sangat ringan. “Saat ini bunganya 3 persen, tapi kita usahakan bisa 0 persen. Ini agar masyarakat benar-benar terbantu dalam mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Menurutnya, kendala terbesar masyarakat dalam berwirausaha selama ini adalah akses terhadap modal. Karena itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan bisa menjadi solusi konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat di tingkat desa.

Berdasarkan data, jumlah desa dan kelurahan di Sumatera Selatan mencapai 3.278. Jika seluruh wilayah itu membentuk koperasi dan mendapat plafon maksimal, maka total kebutuhan dana untuk provinsi ini mencapai Rp9,83 triliun. Sementara itu, Bupati Banyuasin, Askolani, menyebut bahwa dari 360 koperasi yang terdata di wilayahnya, hanya 60 yang masih aktif karena berbagai kendala, terutama dalam manajemen.