Kaganga.com PALEMBANG – Upaya memperkuat pembangunan berbasis data di Sumatera Selatan (Sumsel) kini memasuki babak baru. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel resmi menandatangani nota kesepakatan untuk penguatan penyediaan data statistik sektoral.

Kesepakatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh 17 kabupaten/kota di Sumsel bersama BPS perwakilannya. Bertempat di Pendopoan Griya Agung Palembang, Jumat (12/9/2025), satu per satu kepala daerah turut menandatangani dokumen kerja sama, termasuk Wakil Wali Kota Pagaralam, Hj. Bertha.

Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya integrasi data tunggal untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya tumpang tindih data yang kerap menimbulkan ketidakakuratan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Selama ini data sering terpisah-pisah sehingga ada yang overlap, bahkan ada yang seharusnya tercatat tetapi justru tidak masuk. Padahal data menyangkut manusia itu sangat dinamis, berubah setiap detik. Dengan adanya integrasi bersama BPS, kita akan mendapatkan data yang mendekati akurat 100 persen,” ujar Deru.

Ia juga mengajak para bupati dan wali kota untuk memanfaatkan data resmi BPS sebagai acuan utama. Menurutnya, dashboard data yang jelas akan membuat arah pembangunan lebih terukur. “Dengan data tunggal ini, kita bisa melangkah lebih akurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Deru menyebut kerja sama ini sebagai momentum penting bagi Sumsel. Ia menilai integrasi data merupakan “tanda-tanda kebaikan” dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. “Ini adalah momentum untuk melangkah lebih baik, membangun Sumsel yang tertata dengan perencanaan berbasis data,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa data yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Menurutnya, kerja sama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang lengkap, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara nyata untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

Amalia memaparkan, kinerja ekonomi Sumsel menunjukkan hasil positif dengan pertumbuhan 5,42 persen pada triwulan II 2025. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sekaligus menempatkan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera setelah Riau.

Potensi besar Sumsel juga ditopang sumber daya alam, baik pertambangan maupun perkebunan. PDRB per kapita Sumsel tercatat 4.735 dolar AS, tidak jauh dari rata-rata nasional 4.960 dolar AS. Bahkan, posisi ini setara dengan PDB per kapita Iran yang berada di angka 4.710 dolar AS.

Meski demikian, Amalia menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah. Kabupaten Muara Enim memiliki PDRB per kapita tertinggi yakni 11.477 dolar AS berkat pertambangan, sementara Kabupaten Empat Lawang hanya 1.225 dolar AS. “Ini pekerjaan rumah bagi kita semua, bagaimana mendorong pemerataan pertumbuhan di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

Selain itu, hilirisasi sektor perkebunan seperti kopi dan kelapa sawit dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah. Jika dikelola menjadi produk olahan, menurut Amalia, potensi lapangan kerja baru akan tercipta sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, Sumsel memiliki 6,62 juta penduduk usia kerja, dengan 4,49 juta di antaranya telah bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,89 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 4,76 persen. Namun, jumlah pekerja penuh waktu yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu masih terbatas, yakni 2,71 juta orang.

“Struktur ketenagakerjaan di Sumsel masih didominasi sektor pertanian sebesar 45 persen dan perdagangan 16 persen. Artinya, kualitas pekerjaan perlu ditingkatkan agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Amalia.