Kaganga.com PALEMBANG — Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Koordinator Nusantara Sumatera Selatan di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026), diwarnai aksi simbolis pengiriman kartu merah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kartu merah tersebut menjadi bentuk protes atas sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah.

Gelombang unjuk rasa mahasiswa bentukan Koordinator Nusantara Sumatera Selatan di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel berujung pada aksi simbolis pengiriman kartu merah untuk Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut diambil sebagai akumulasi protes keras atas indikasi pemborosan APBN serta desakan perbaikan alokasi dana pusat yang dianggap belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Jadi kami izin, mungkin saya akan menyampaikan sedikit karena poin tuntutan berfokus pada pemborosan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujar Koordinator Nusantara Provinsi Sumatera Selatan, Ilham saat ditemui usai aksi.

Ilham menggalang gerakan ini bersama gerbong aktivis kampus, meliputi Presma Undra Palembang Sahabat Ghazi, Presma Taman Siswa Sahabat Pijani, Pres Tio, Pres Dipa dari Presma Mandiri, serta tiga korlap aksi yakni Dery, Lepal, dan Firdaus.

Fokus kritikan pertama massa tertuju langsung pada kebijakan operasional dua program baru pusat yang dinilai tidak efisien dan rentan penyimpangan finansial.

“Program MBG yang hari ini sama-sama kita ketahui korupsinya mencapai Rp1 triliun. Itu per bulan, bukan per tahun. Jadi menurut kami anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, bukan untuk program yang kemudian hanya bersifat ambisius,” imbuhnya.

Selain program pemenuhan gizi tersebut, sorotan tajam juga diarahkan pada format pelatihan Koperasi Merah Putih yang dinilai minus lantaran lebih menonjolkan aspek semi-militer ketimbang penguatan ilmu manajerial.

Persoalan domestik terkait fluktuasi harga energi dan kelangkaan pasokan bahan bakar di SPBU wilayah Sumsel juga menjadi poin krusial dalam intervensi kali ini.

“Kami juga menyoroti persoalan kenaikan BBM. Karena hari ini di Sumatera Selatan kelangkaan solar dan pertalite sudah mulai terjadi. Di sejumlah wilayah, pertalite mulai kosong dan lain sebagainya,” terangnya.

Ia menilai kelangkaan ini sebagai pola berulang di mana komoditas bersubsidi sengaja dibuat terbatas setelah harganya dinaikkan, sebelum akhirnya pelan-pelan dihilangkan dari pasaran.

Gerakan mahasiswa ini turut menyuarakan solidaritas bagi para pembela hak publik yang menjadi korban kekerasan dan kini kasusnya bergulir di ranah hukum khusus.

“Berikutnya kami menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivis yang kemudian hari ini diadili di peradilan militer. Kami selalu menyuarakan bahwa aktivis harus dilindungi karena dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai aktivis yang menyuarakan aspirasi justru dianggap sebagai antek-antek asing,” lanjutnya.

Puncak dari ketidakpuasan terhadap jalannya roda pemerintahan direalisasikan melalui penyerahan tanda peringatan keras bagi dua pimpinan tertinggi negara.

“Mohon kepada Pak Presiden Prabowo, hari ini kami mengirimkan kartu merah dari Provinsi Sumatera Selatan untuk Bapak dan Wakil Bapak,” ungkapnya.Lead ini lebih kuat karena langsung menampilkan peristiwa utama dan nilai beritanya, yakni pengiriman "kartu merah" kepada Presiden sebagai simbol ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah pusat.