Kaganga.com PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2027 di Griya Agung Palembang, Selasa (14/4/2026).

Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa Sumatera Selatan saat ini memasuki fase “metamorfosis”, yang menuntut pola kepemimpinan lebih gesit, akseleratif, dan akuntabel tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Ia menyoroti pentingnya menyikapi aturan mandatory, terutama terkait infrastruktur, pendidikan, dan pembatasan belanja pegawai yang semakin ketat.

"Belanja daerah kini dibatasi maksimum 30 persen. Kondisi ini menuntut inovasi dan improvisasi tinggi dari Pemprov Sumsel agar program strategis tetap berjalan maksimal. Kita harus linear dengan pemerintah pusat, karena provinsi adalah kepingan puzzle yang menyatukan kabupaten dan kota," tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, Herman Deru juga menaruh perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di tengah tantangan bonus demografi.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran payung hukum agar daerah memiliki ruang improvisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Targetnya, dengan biaya yang efisien dapat menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Sumatera Selatan. Ia menilai sejumlah indikator daerah menunjukkan tren positif, mulai dari inflasi yang terkendali, angka stunting yang membaik, hingga kapasitas fiskal yang dinilai kuat karena PAD mampu melampaui dana transfer pusat.

Acara Musrenbang tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama dalam merencanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Tri Dewi Virgiyanti, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).