Kaganga.com PALEMBANG— Sebanyak 2.037 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilantik Pemerintah Kota Palembang pada 22 Desember 2025 hingga kini belum menerima gaji. Padahal, lebih dari dua bulan telah berlalu sejak pengucapan sumpah jabatan dilakukan.

Meski status sebagai aparatur pemerintah telah resmi disandang dan tugas sudah dijalankan, hak dasar berupa penghasilan belum juga dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan PPPK yang tetap bekerja seperti biasa di sekolah, kantor pelayanan, maupun unit teknis pemerintahan.

Salah seorang PPPK paruh waktu yang bertugas di sebuah SMP negeri di Palembang, sebut saja Hermanto, mengaku tetap masuk kerja setiap hari meski belum menerima penghasilan sejak dilantik.

“Kami tetap bekerja seperti biasa karena ini tanggung jawab kami. Tapi terus terang, kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi,” ujarnya.

Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait jadwal pembayaran maupun skema penggajian yang akan diterapkan. Minimnya informasi membuat para PPPK diliputi ketidakpastian.

Ketidakjelasan tersebut, kata Hermanto, bukan sekadar persoalan administratif. Ia menyebut kondisi ini berdampak langsung pada kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga cicilan yang harus dibayarkan.

“Kami hanya berharap ada penjelasan terbuka dan tenggat waktu yang jelas agar kami tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” katanya.

Nada serupa disampaikan Pujiastuti, nama samaran seorang PPPK di salah satu SD negeri di Palembang. Ia mengaku tetap menjalankan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab, meski dihadapkan pada kecemasan soal penghasilan.

Setiap pagi ia berdiri di depan kelas, menyiapkan bahan ajar, memeriksa pekerjaan siswa, dan terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Namun, saat kembali ke rumah, ia dihadapkan pada kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan.

“Ada listrik, air, uang sekolah anak, dan kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Sementara sampai sekarang kami belum menerima apa-apa,” ujarnya.

Menjelang bulan suci Ramadhan, kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. Pujiastuti berharap gaji yang menjadi haknya segera dibayarkan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok.

“Kami tidak menuntut macam-macam. Hanya ingin kepastian. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami terus bertanya-tanya,” ucapnya.

Situasi ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan aparatur yang telah resmi diangkat. Ribuan PPPK tersebut tetap menunjukkan komitmen dengan menjalankan tugas tanpa kepastian bayaran.

Kini, mereka hanya menanti kepastian dari Pemerintah Kota Palembang agar dapat bekerja dengan tenang tanpa dihantui pertanyaan mengenai hak mereka sendiri.